Connect with us

MEDAN

Pembantu Rumah Tangga Bunuh Bayinya Dituntut Delapan Tahun Penjara

Published

on

Tersangka pembunuhan bayi, Dewi Purnama Sari saar jalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Sumutraya.com, Medan – Terdakwa Dewi Purnama Sari (28), pembantu rumah tangga yang membunuh bayi baru dilahirkannya, dituntut oleh jaksa penuntut umum delapan tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan Joice V Sinaga, dalam tuntutannya di PN Medan, Senin (7/1-/2019) menyebutkan perbuatan terdakwa Dewi melanggar pasal 342 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya proses persidangan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali segala perbuatan yang dilakukan.

Usai persidangan, majelis hakim PN Medan diketuai Richard Silalahi memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum Dewi untuk menyampaikan pembelaan pleidoi pada pekan depan atas tuntutan JPU itu.

Sebelumnya, JPU Joice V Sinaga dalam dakwaanya di PN Medan, menyebutkan pembantu rumah tangga (PRT) Dewi Purnama Sari (28) warga Tulung Mili Indah, Kotabumi,

Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung telah diamankan oleh petugas kepolisian karena membunuh bayi yang baru dilahirkan dan membuangnya ke tong sampah.

Dewi nekat membunuh bayinya itu, karena takut ketahuan dan dipecat majikannya.

Peristiwa tersebut dilakukan terdakwa Dewi, di rumah majikannya Perumahan Malibu Indah Raya Blok H, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan pada bulan Maret 2019. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEDAN

Pangdam I/BB Monitoring Situasi Kota Medan saat Pelantikan Presiden

Published

on

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan patroli bermotor di seputaran wilayah Kota Medan yang mengambil start dari Pos Lantas Lapangan Merdeka Medan.

Sumutraya.com, Medan – Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah bersama para Pejabat utama Kodam I/BB melaksanakan monitoring perkembangan situasi Kota Medan saat dilangsungkannya prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan patroli bermotor di seputaran wilayah Kota Medan yang mengambil start dari Pos Lantas Lapangan Merdeka Medan.

Pangdam menjelaskan, monitoring perkembangan situasi Kota Medan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas pada saat dilangsungkannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 oleh MPR RI di Jakarta.

“Kita harapkan situasi Kota Medan tetap aman dan kondusif selama proses pelantikan berlangsung,” ucap Pangdam.

Pangdam juga berharap, publik Kota Medan tetap bisa melangsungkan aktivitasnya tanpa merasa khawatir akan adanya gangguan keamanan.

“Kita bersama personil Polri dari Polda Sumut terus memantau perkembangan situasi Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara, baik sebelum, saat berlangsung maupun sesudah pelantikan dilaksanakan,” katanya. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDAN

Wakil Wali Kota Medan Siapkan Pembelaan Hukum untuk Eldin

Published

on

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Sumutraya.com, Medan – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membantu persiapan pembelaan hukum untuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nanti kita bantu persiapannya. Ini kami sedang berkomunikasi dengan Pak Wali bagaimana pembelaan hukumnya,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kamis (17/10/2019).

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan, TDE (Tengku Dzulmi Eldin) Wali kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (kap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDAN

Gubernur Sumut Prihatin Wali Kota Medan Kena OTT KPK

Published

on

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Sumutraya.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku prihatin dengan kasus Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Medan.

“Kita doakan beliau (Dzulmi Eldin) menyelesaikan persoalan ini,” ujar gubernur menjawab wartawan di Medan, Rabu (16/10/2019).

Diharapkan aparat penegak hukum menangani persoalan Wali Kota Medan itu secara objektif.

Gubernur tidak mau mengomentari lebih lanjut soal OTT Wali Kota Medan itu dengan alasan menunggu keputusan KPK.

Dia juga menolak menjawab upaya-upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan.

“Saya sudah banyak menginstruksikan, mengingatkan bekerja untuk kepentingan rakyat karena pasti Tuhan akan melindungi,” ujar Edy.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta menyebutkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sudah dibawa ke Jakarta.

Pasca ditangkapnya Dzulmi Eldin, ruangan Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan terlihat sepi.

Ruangan Wali Kota Medan yang berada di lantai dua juga terlihat dijaga ketat. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending