Connect with us

MEDAN

Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara, Beberapa Infrastruktur Sumber Daya Air Dibangun Kementerian PUPR

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sumutraya.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada periode 2015 – 2019, Kementerian PUPR telah membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan, penyediaan air bersih, dan penataan kawasan pariwisata di tepi Danau Toba.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung kedaulatan pangan serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan antara lain pembangunan Bendung dan Daerah Irigasi (DI) Sidilanitano di Kabupaten Tapanuli Utara.

Bendung dan jaringan irigasi yang dikerjakan mulai tahun 2015 hingga 2017 tersebut dibangun dengan biaya Rp 25,3 miliar dengan luas potensial 2.000 ha dan saluran primer sepanjang 9,52 km yang manfaatnya untuk meningkatkan indek pertanian sebesar 150%.

Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Lausimeme Di Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan Bendungan dikerjakan dalam dua paket, yakni paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama dan pekerjaan lain-lain. Paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal dan bagunan fasilitas.

Proges fisik pekerjaan bendungan hingga 24 Juli 2019 mencapai 5,6% dengan massa pelaksanaan tahun 2017 sampai tahun 2022. Bendungan Lausimeme memiliki kapasitas tampung seluas 28 juta m3 yang bermanfaat untuk menambah pasokan air baku bagi masyarakat Deli Serdang sebanyak 3 m3/detik.

Kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan dapat menjadi tampungan air pengendali banjir sebanyak 68,1 m3/detik dari derasnya aliran air di hulu Sungai Percut dan Sungai Deli, sehingga nantinya akan mengurangi risiko banjir bagi warga Kota Medan dan Deli Serdang. Bendungan juga bermanfaat untuk pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,80 MW serta sebagai pariwisata.

Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar.

Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Alur Tano Ponggol mempunyai lebar rata-rata 25 m dalam kondisi dangkal dan di beberapa bagian mengalami penyempitan hingga tinggal 8 meter.
Alur Tano Ponggol dilakukan pelebaran menjadi 100 meter sepanjang 1.476 meter.

Sementara itu, untuk pekerjaan pendalaman dilakukan penggalian sedalam 5 meter untuk mendapatkan elevasi dasar alur pada 807 dpl. Proges fisik pengerjaan mencapai 76,09% dengan masa pelaksanaan mulai 22 Desember 2017 dan ditargetkan selesai 21 Desember 2019. Biaya pelebaran Alur Tano Ponggol Danau Toba sebesar Rp 320,5 miliar dengan skema tahun jamak kontrak.

Selain itu dilakukan penataan kawasan Tomok di Kabupaten Samosir untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasional. Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2017 dengan mencakup penataan kawasan Museum Batak di Tomok hingga infrastruktur pendukung, seperti toilet dan tempat pembuangan sampah sementara. Anggaran penataan sebesar Rp 3,4 miliar.

Dukungan terhadap KSPN Danau Toba juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan menyelesaikan pembangunan SPAM paket 2 di kawasan rest area Silangit. Pengerjaannya telah selesai tahun 2018 dengan biaya Rp 18,4 miliar. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEDAN

Pangdam I/BB Monitoring Situasi Kota Medan saat Pelantikan Presiden

Published

on

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan patroli bermotor di seputaran wilayah Kota Medan yang mengambil start dari Pos Lantas Lapangan Merdeka Medan.

Sumutraya.com, Medan – Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah bersama para Pejabat utama Kodam I/BB melaksanakan monitoring perkembangan situasi Kota Medan saat dilangsungkannya prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan patroli bermotor di seputaran wilayah Kota Medan yang mengambil start dari Pos Lantas Lapangan Merdeka Medan.

Pangdam menjelaskan, monitoring perkembangan situasi Kota Medan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas pada saat dilangsungkannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 oleh MPR RI di Jakarta.

“Kita harapkan situasi Kota Medan tetap aman dan kondusif selama proses pelantikan berlangsung,” ucap Pangdam.

Pangdam juga berharap, publik Kota Medan tetap bisa melangsungkan aktivitasnya tanpa merasa khawatir akan adanya gangguan keamanan.

“Kita bersama personil Polri dari Polda Sumut terus memantau perkembangan situasi Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara, baik sebelum, saat berlangsung maupun sesudah pelantikan dilaksanakan,” katanya. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDAN

Wakil Wali Kota Medan Siapkan Pembelaan Hukum untuk Eldin

Published

on

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Sumutraya.com, Medan – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membantu persiapan pembelaan hukum untuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nanti kita bantu persiapannya. Ini kami sedang berkomunikasi dengan Pak Wali bagaimana pembelaan hukumnya,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kamis (17/10/2019).

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan, TDE (Tengku Dzulmi Eldin) Wali kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (kap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDAN

Gubernur Sumut Prihatin Wali Kota Medan Kena OTT KPK

Published

on

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Sumutraya.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku prihatin dengan kasus Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Medan.

“Kita doakan beliau (Dzulmi Eldin) menyelesaikan persoalan ini,” ujar gubernur menjawab wartawan di Medan, Rabu (16/10/2019).

Diharapkan aparat penegak hukum menangani persoalan Wali Kota Medan itu secara objektif.

Gubernur tidak mau mengomentari lebih lanjut soal OTT Wali Kota Medan itu dengan alasan menunggu keputusan KPK.

Dia juga menolak menjawab upaya-upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan.

“Saya sudah banyak menginstruksikan, mengingatkan bekerja untuk kepentingan rakyat karena pasti Tuhan akan melindungi,” ujar Edy.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta menyebutkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sudah dibawa ke Jakarta.

Pasca ditangkapnya Dzulmi Eldin, ruangan Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan terlihat sepi.

Ruangan Wali Kota Medan yang berada di lantai dua juga terlihat dijaga ketat. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending